Saat berpidato di Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28, pada 23 Juli 2026, Presiden Prabowo sempat menyebut istilah "Londo Ireng". Presiden RI ke-8 ini mengaitkan istilah tersebut dengan sebagian kalangan pengamat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta jurnalis atau wartawan yang bersikap kritis terhadap pemerintah. 

Pernyataan ini menuai polemik yang cukup luas. Namun, apakah Dulur tahu makna dan sejarah di balik istilah "Londo Ireng" ini? 

Dulu, istilah "Londo Ireng" disematkan pada orang-orang Afrika berkulit hitam yang masuk menjadi anggota pasukan Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis tentara akibat Perang Diponegoro. Namun, pemuda Belanda tidak berminat untuk mengisi kekosongan dan menjadi tentara di tanah jajahan. 

Merekrut tentara dari pribumi juga berisiko sangat besar. Tentara pribumi sering kali tidak setia, melakukan pembelotan, bahkan melawan Belanda. Dalam pertimbangan pemerintah kolonial, serdadu Afrika dinilai lebih tangguh, setia, dan patuh terhadap pimpinan. 

Usulan perekrutan serdadu Afrika mulai bermunculan pada periode 1827 sampai 1831. Akhirnya, pada 22 Juni 1831, Raja William I menyetujui uji coba pembentukan satuan serdadu Afrika yang ditempatkan di Hindia Belanda. 

Serdadu dari Afrika diarahkan untuk menggunakan bahasa Belanda serta dikristenkan. Bahasa dan agama ini menjadi strategi Belanda untuk mencegah kedekatan dan solidaritas antara serdadu Afrika dan pribumi. 

Dalam penggunaan yang berkembang di tengah masyarakat, istilah “Londo Ireng” kemudian juga digunakan secara metaforis untuk menyebut orang pribumi yang dianggap berpihak kepada kepentingan kolonial atau asing. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Motifnya pun beragam, mulai dari kepentingan kekuasaan, kedudukan, ekonomi, hingga upaya mempertahankan kepentingan kelompoknya. 

Saat ini, zaman penjajahan oleh bangsa asing telah usai. Namun, istilah "Londo Ireng" hadir dalam bentuk metafora tentang mentalitas seseorang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga daripada kepentingan negara. 

Bentuknya pun berbeda. Jika dulu dilakukan secara langsung dalam struktur kekuasaan kolonial, maka hari ini hal tersebut bisa dilihat dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat.